Orang Kaya Raya Tetap Makmur sampai Tujuh Turunan

Orang Kaya Raya Tetap Makmur sampai Tujuh Turunan 

ORANGTUA yang kaya raya akan mewariskan tiga perempat dari kekayaan mereka kepada anak mereka.Dengan demikian, perlu waktu 300 tahun untuk membuat anak cucu mereka memiliki pendapatan yang sepadan dengan masyarakat kebanyakan. Hal itu terungkap dari hasil survei yang dilakukan Gregory Clark dan Neil Cummins yang diterbitkan dalam Jurnal Ekonomi.





ORANGTUA yang kaya raya akan mewariskan tiga perempat dari kekayaan mereka kepada anak mereka.Dengan demikian, perlu waktu 300 tahun untuk membuat anak cucu mereka memiliki pendapatan yang sepadan dengan masyarakat kebanyakan.

Hal itu terungkap dari hasil survei yang dilakukan Gregory Clark dan Neil Cummins yang diterbitkan dalam Jurnal Ekonomi.

Menurut penelitian tersebut, keturunan dari keluarga kaya raya juga cenderung hidup lebih lama, mendapat pendidikan terbaik, tinggal di perumahan mewah, dan mendapat profesi bergengsi.

“Apa yang dilakukan kakek buyutmu bisa menjadi perkiraan apa yang Anda lakukan sekarang,“ ungkap kedua peneliti.

Pasangan itu meneliti 19 ribu orang di Inggris, termasuk 600 orang dengan nama keluarga yang langka, seperti Bazalgette, Pepys, dan Bigge.

Sir Joseph Bazalgette misalnya, ia merupakan yang orang bertanggung jawab membangun sistem saluran pembuangan pertama di dunia di London pada abad ke19. Sementara itu, Samuel Pepys merupakan penulis buku harian kondang. Lain halnya dengan John Bigge, dia ialah seorang hakim dan komisaris perusahaan.

Kedua peneliti itu berpendapat mereka yang memiliki nama keluarga sama dengan ketiganya hampir pasti memiliki kekayaan luar biasa di luar jangkauan orang Inggris rata-rata.

Cicit Sir Joseph, yakni Sir Peter Bazalgette, merupakan pendiri Endemol, perusahaan produksi acara televisi yang membuat program acara Big Brother dan Deal or No Deal.Perusahaan tersebut berada di puncak saham Belanda pada 2005.Nilai perusahaan naik tiga kali lipat dan dijual seharga 2,5 miliar pound sterling atau sekitar Rp48 triliun pada 2007.

Cicit John Bigge, yakni Arthur John Bigge, menjadi sekretaris pribadi Ratu Victoria dan Raja George V. Ia bahkan menjadi Baron Stamfordham.

Penelitian Clark dan Cumming pun mencatat warisan kekayaan memiliki dampak yang jauh lebih besar ketimbang yang diperkirakan sebelumnya. Data menunjukkan korelasi yang signifikan kekayaan keluarga bahkan sampai lima generasi terpisah. Mereka memperkirakan bahwa tiga perempat dari properti apa pun diturunkan ke keturunan keluarga kaya, meskipun pajak warisan mulai diterapkan beberapa tahun ke belakang.

Dengan rasio tersebut, itu berarti anak cucu dari keluarga kaya raya akan memerlukan waktu cukup panjang, selama 3 abad, supaya memiliki kesejahteraan seperti Briton kebanyakan.

Clark dan Cummins mengatakan dua perdana menteri Inggris terdahulu, yakni Margaret Thatcher dan Tony Blair, juga termasuk orang-orang yang mewarisi kejayaan nenek moyang mereka.

Langkah-langkah untuk mempromosikan mobilitas sosial memiliki prospek untuk berhasil.Namun, hanya keluarga dengan kemampuan terbesar yang akan meneruskannya kepada anak cucu mereka. (DailyMail/Dro/E-6) 

Sumber : Media Indonesia





Penguasa Selingkuhi Hukum Rakyat Belajar Melanggar

Penguasa Selingkuhi Hukum Rakyat Belajar Melanggar





KENYAMANAN itu menyesatkan.

Orang Indonesia yang sudah nyaman dengan negerinya yang gemah ripah loh jinawi lupa bahwa bangsa lain sudah berderap maju jauh meninggalkan bangsa ini. Hal itu bisa dilihat dari kualitas manusia Indonesia yang bisa disaksikan dari human development index (HDI).

Pada 2013, Indonesia termasuk negara dengan kualitas HDI menengah, berada di posisi 108 dari 187 negara di dunia. Indonesia satu kelompok dengan Mongolia, Botswana, dan Mesir. Di antara sesama negara ASEAN, Indonesia satu grup dengan Filipina, Vietnam, dan Timor Leste.Bandingkan dengan Australia (posisi kedua), Singapura (9), dan Brunei Darus salam (30). Rendahnya HDI bisa merembet ke mana-mana. Kita bisa dibodohi, ditekan, dan diinjak negara lain.

Mungkin kita tidak sadar sudah dijadikan mainan bangsa asing. Bisa jadi kondisi tersebut sengaja diciptakan bangsa asing agar Indonesia tetap dapat ditindas. Lihat saja saat ini, kita masih berkutat dengan konflik hukum, ribut menentukan mana yang lebih kuat.Bahkan sesama institusi penegak hukum sendiri bisa berkelahi. Untuk apa sih mereka berkelahi?
Saat para petinggi negeri mulai berselingkuh dengan hukum, masyarakat kecil mulai berani melanggar hukum. Apa jadinya negeri ini saat hukum sekadar pajangan? Yang kuat akan menang, yang cerdik akan berkuasa, dan yang miskin semakin ditindas. Penguasa pun akan melanggengkan kekuasaan, yang tersingkir berusaha menggulingkan penguasa, dan penegak hukum akan duduk dengan nyaman. Habislah energi dan sumber daya bangsa ini hanya untuk berkutat dengan masalah itu.

Semua masalah bisa diselesaikan dengan dimulai dari kepatuhan terhadap hukum. Hukum harus ditegakkan, penegak hukum tidak boleh bermain, penguasa harus taat hukum agar rakyatnya juga tidak coba-coba melanggar hukum.

Thomas Soseco Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang 

Sumber: Media Indonesia





Kesetaraan Hukum untuk Semua

Kesetaraan Hukum untuk Semua





Hukum, seharusnya, berlaku untuk semua kalangan dan tidak boleh pandang bulu. Tidak boleh tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Berikut komentar pembaca.

HUKUM adalah sebuah aturan tingkah laku ma nusia di masyarakat yang memiliki sanksi pelanggaran atau perbuatan melawan hukum. Hukum bersifat memaksa dalam pergaulan sehari-hari sehingga dapat menciptakan keamanan, ketertiban, serta keselamatan bagi kehidupan di masyarakat. Dengan perlakuan hukum, adanya persamaan hak antara satu dan lainnya, bukan tumpul ke bawah tajam ke atas. Adanya kesetaraan di masyarakat harus dijadikan dasar dan pegangan, bukan basa-basi sebagai alat kekuasaan belaka. Keberadaannya bukan untuk diperdebatkan sebagai wacana ahli tafsir yang hasil akhirnya bisa berbeda, tergantung sudut pandang.

Apabila aturan tidak dibarengi dengan sanksi tegas berarti tidak punya pengaruh sebagai perhiasan, bukan sebagai pedoman.

Pelaksanaan hukum di masyarakat punya arti penting sebagai pedoman dan tujuan. Ketertiban dan ketenteraman hanya dapat diwujudkan kalau hukum dilaksanakan. Pelaksanaan hukum berjalan apabila setiap orang m e n a a t i d e n g a n ke s a d a ra n penuh bahwa yang ditentukan tersebut bersifat memaksa untuk tunduk patuh pada aturan tersebut.

Hukum di atas segalanya seba gai panglima, tidak ada pengecualian berdasarkan kesadaran, bukan keterpaksaan bahwa yang melanggar dikenai sanksi sesuai dengan perbuatannya.

Tiko Cartiko Jalan Mawar Merah I/8 No. 235 Kelurahan Malaka Jaya Jakarta Timur 

 

Sumber Media Indonesia

Prahara KPK-Polri dan Dampaknya terhadap Perekonomian

Prahara KPK-Polri dan Dampaknya terhadap Perekonomian

A TONY PRASETIANTONO Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik, Universitas Gadjah Mada





Jika permasalahan KPK-Polri terus berlarut-larut dan mulai menunjukkan Presiden Jokowi ternyata tidak sepenuhnya memegang kemudi kekuasaan sehingga tidak bisa mengambil keputusan secara independen, serta tidak bisa lagi mendengarkan `suara rakyat', pasar pun bisa berbalik terpengaruh.

HIRUK pikuk pemi lihan Kapolri persis terjadi pada saat pe merintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang berumur 100 hari. Karena itu, suka atau tidak, hasil karya Presiden Jokowi dan kabinetnya selama tiga bulan pertama bakal langsung terpengaruh oleh kondisi mutakhir dinamika politik ini. Namun, sejauh ini, belum ada indikasi pasar merespons tertentu (negatif) terhadap fenomena politik tersebut.

Di tengah kemelut calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan penetapan status serupa kepada Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dengan sangkaan mengarahkan saksi untuk membuat kesaksian palsu dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, indeks harga saham gabungan (IHSG) justru sedang asyik memecahkan rekor di atas 5.300. Kalaupun kemudian terjadi koreksi, akhir pekan lalu IHSG ditutup pada level tinggi dan `hijau' pada 5.289.Sedemikian `sakti'-nyakah perekonomian Indonesia sehingga bergeming dan tidak terpengaruh oleh tensi politik yang meningkat? Tulisan ini mencoba menjelaskan apa yang terjadi pada beberapa indikator ekonomi makro kita, serta bagaimana prospeknya jika `akrobat' politik pemilihan Kapolri dan perseteruan Polri versus KPK terus berlangsung.

Soal IHSG yang terus menguat, sebenarnya yang terjadi ialah sudah terjadi kejenuhan rally indeks harga saham Dow Jones di New York. Ketika perekonomian AS terlihat tanda-tanda membaik, terutama ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi 2,7% pada triwulan III/2014 dan pengangguran turun menjadi 5,6% pada Desember 2014, terjadilah arus modal balik dari seluruh dunia ke AS (sudden reversal). Gairah arus balik modal itu menyebabkan dua hal; kurs dolar AS menguat dan indeks Dow Jones juga mengalami rally (menguat).

Puncaknya ialah indeks Dow Jones mencapai rekor baru di atas 18.000.Kondisi ini sudah jauh melebihi level sebelum krisis subprime mortgage 2008, indeks hanya sekitar 17.000. Level pengangguran di AS juga turun drastis ke 5,6%, dari level terburuk 10% pada 2009.Inflasi juga terjaga pada level rendah 1,6%. Karena indikator-indikator ekonomi makro ini banyak yang membaik, The Fed (bank sentral AS) pun menghentikan program quantitative easing (stimulus moneter berupa pencetakan uang baru yang me ny e b a b kan li kuiditas melong g a r ) , serta be rencana menaikkan suku bunga acu an (Fed funds rate) yang kini 0,25% men jadi maksimal 1% pada akhir 2015.

Namun, rencana kenaikan suku bunga tersebut tidak kunjung dieksekusi. Penyebabnya otoritas moneter AS pun mulai ragu-ragu, apakah tepat menaikkan suku bunga ketika kurs dolar AS tengah menguat terhadap mata uang seluruh dunia? Jika suku bunga dinaikkan, kurs dolar AS akan terus menguat, bagaimana jadinya dengan posisi neraca perdagangan AS? Bagaimana dengan nasib sektor turisme AS? Orang akan enggan datang ke AS karena berwisata di AS menjadi terlalu mahal. Sebaliknya, orang AS justru akan menikmati murahnya perjalanan ke luar negeri karena kurs dolar AS yang menguat.

Meski berkali-kali Kepala The Fed Janet Yellen selalu mengatakan rencana kenaikan suku bunga AS bakal segera dieksekusi, tetapi kebimbangan terebut masih terus terasa. Belum tentu AS benar-benar jadi melaksanakannya sesuai dengan rencana.

Di tengah kegalauan tersebut, timbul kesadaran pula bahwa perekonomian AS sebenarnya belum benar-benar normal.Pengangguran 5,6% memang sudah turun dari 10%, tetapi itu belum mencapai level normal 4%, sebagaimana level dulu sebelum 2008. Karena itu, sebenarnya kebijakan moneter longgar (easy money) masih diperlukan. Suku bunga rendah seperti sekarang masih dirasa relevan.Masih percaya Berkecamuknya analisis seperti ini menyebabkan para pemilik modal global mulai mengalirkan dananya dari New York ke bursa-bursa efek seluruh dunia, terutama di negara-negara emerging markets yang pertumbuhan ekonominya masih relatif tinggi, seperti Tiongkok (7,3%), India (6%), dan Indonesia (5,1%).Itulah sebabnya IHSG di Jakarta masih terus melesat, meski diterpa gonjangganjing kasus perseteruan KPK dan Polri tersebut.

Soal rupiah melemah menjadi 12.600an per dolar AS, saya duga, sejauh ini belum terpengaruh oleh kasus politik domestik kita. Fenomena melemahnya rupi ah le b i h dise babkan memang secara ala miah dolar AS menguat terhadap seluruh mata uang du nia. Munculnya kebijakan quantitative easing (QE) di Eropa juga menekan kurs euro sehingga menyebabkan kurs dolar AS se makin berkibar. Karena itulah, rupiah akhir-akhir ini kembali tertekan melemah.

Masalahnya, sampai kapan indikator ekonomi makro kita te tap tegar menghadapi gempuran sentimen negatif dari fenomena politik? Saya rasa tetap ada ba tasnya. Pada saat ini pasar masih percaya bahwa Presiden Jokowi akan bisa menguasai keadaan se hingga para pemilik modal global masih mau mengalirkan dananya ke Indonesia, melalui pintu masuk bursa efek sehingga IHSG tetap tinggi.

Namun, pada titik tertentu nanti, jika permasalahan KPK-Polri terus berlarutlarut dan mulai menunjukkan bahwa Presiden Jokowi ternyata tidak sepenuhnya memegang kemudi kekuasaan sehingga tidak bisa mengambil keputusan secara independen, serta tidak bisa lagi mendengarkan `suara rakyat', pasar pun bisa berbalik terpengaruh. Tatkala pasar terpengaruh sentimen negatif ini, IHSG dan rupiah pun akan sama-sama meluncur lemah.

Karena itu, saya berharap agar Presiden Jokowi tidak menganggap bahwa kegaduhan politik seputar kisruh KPK vs Polri merupakan hal yang bisa diisolasi.Memang benar bahwa untuk sementara ini masalahnya bisa dilokalisasikan atau diisolasi sehingga tidak berpengaruh terhadap indikator-indikator ekonomi yang biasanya sensitif, seperti kurs rupiah dan IHSG. Namun, menurut saya, itu sifatnya sementara atau dalam jangka pendek.Bisa tergerus Dalam jangka menengah dan panjang, cepat atau lambat, hal itu akan berpengaruh juga. Pada dasarnya, para pemilik modal global pasti akan lebih suka me nempatkan dananya ke negara-negara yang kondisi politiknya stabil.

Indonesia selama ini dipersepsikan sebagai negara dengan stabilitas politik tinggi, misalnya jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Filipina (diganggu oleh kelompok separatis Moro), atau Thailand (kudeta militer yang sering berulang).

Indonesia memang relatif stabil dari gangguan konflik fisik seperti di Filipina dan Thailand. Namun, jika dinamika politik seperti kasus KPK versus Polri ini tidak dikelola dengan baik, kualitas kepemimpinan (leadership) Presiden Jokowi pun lambat laun akan tergerus.

Ketika kepemimpinan menjadi lemah, ditambah dengan komitmen memberantas korupsi dipertanyakan, para pemilik modal pun menjadi ragu-ragu untuk menanamkan uang mereka di Indonesia. Di saat itulah potensi terjadinya keluarnya modal dari Indonesia (capital outflows) menjadi kian besar.

Presiden Jokowi sudah harus menyadari situasi ini. Perekonomian Indonesia amat memerlukan masuknya modal asing untuk memperkuat cadangan devisa sehingga dapat memperkuat kurs rupiah. Di depan mata kita tetap ada potensi AS menaikkan suku bunganya, yang hanya bisa dilawan dengan masuknya modal asing ke sini (capital inflows).

Jika kenaikan suku bunga AS juga dilawan dengan kenaikan suku bunga acuan BI rate, hasilnya ialah kontraproduktif. Kenaikan suku bunga dari posisi BI rate saat ini 7,75% hanya akan menjerumuskan sektor finansial kita ke lembah likuiditas yang makin ketat. Ini sebuah situasi yang pada tahun lalu menyebabkan rendahnya ekspansi kredit perbankan (12%) dan rendahnya pertumbuhan ekonomi (5,1%).

Presiden Jokowi hendaknya berani mengambil sikap untuk hanya memihak pada upaya memerangi korupsi, agar menegakkan kembali wibawanya sebagai presiden.

Langkah itu selanjutnya juga akan menggaransi bahwa modal global akan terus mengalir masuk sehingga likuiditas menjadi kian longgar.

Hanya dengan cara itulah kita masih bisa menggantungkan asa mencapai pertumbuhan ekonomi lebih tinggi pada 2015. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,8%, yang rasanya pasti sulit dicapai kalau kita terjerumus pada konflik politik di seputar KPK versus Polri yang berkepanjangan.

Pertumbuhan ekonomi tinggi hanya dapat dicapai jika didukung stabilitas politik, tidak berisik seperti sekarang. 

 

Sumber Media Indonesia

Dana Desa Diutamakan untuk BUMDes





 Dana Desa Diutamakan untuk BUMDes 

 

MENTERI Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan prioritas penggunaan dana desa ialah untuk pembentukan dan operasional badan usaha milik desa (BUMDes).“Prioritas untuk BUMDes, baru kemudian untuk lainnya, seperti infrastruktur,“ ujar Marwan dalam konferensi pers di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, dana yang tahun ini diberikan ke setiap desa sebesar Rp240 juta-Rp270 juta tidak mungkin digunakan untuk infrastruktur. “Kalau untuk infrastruktur, paling hanya sepanjang 9 kilometer. Namun, kalau digunakan BUMDes, kesejahteraan masyarakat yang meningkat,“ katanya.

Marwan mengatakan saat ini kesenjangan antara desa dan kota cukup jauh sekitar 10%. “BUMDes merupakan solusi paling benar untuk mengelola seluruh transaksi ekonomi desa, baik internal ataupun eksternal.“

Selain dana desa dari pusat (APBN), desa juga mendapatkan alokasi dana desa (ADD) dari kabupaten. Oleh karena itu, ia mendorong dana desa diprioritaskan untuk pembentukan BUMDes, sedangkan untuk desa-desa yang telah memiliki BUMDes, dana itu menjadi tambahan modal kerja. Selain desa tertinggal yang jumlahnya sekitar 33 ribu, ada 40 ribu desa yang harus didorong untuk membentuk atau mengembangkan BUMDes.“Saya ingin 20 ribu sampai 40 ribu BUMDes terbentuk dalam dua tahun ini,“ papar politikus PKB itu.

Sistem perekonomian desa, tambahnya, perlu digerakkan dengan prinsip pengelolaan bisnis secara profesional dengan penekanan pada pe merataan kemakmuran warga desa.

Dia juga menuturkan semua pengawasan mengenai desa ada di kementeriannya. “Itu sesuai dengan keputusan presiden mengenai Satuan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK),“ jelasnya.

Keppres tersebut mengatur mengenai pembagian kerja di kementerian yang dipimpinnya, yaitu akan memiliki enam dirjen, satu irjen, satu badan, satu sekjen, dan lima staf ahli.Jumlah tersebut lebih ramping jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang memiliki sembilan dirjen. (Cah/ Ant/P-3) 

Sumber: Media Indonesia





Konversi Raskin ke E-Money Perlu Dikaji





Konversi Raskin ke E-Money Perlu Dikaji

PUPUT MUTIARA

Mayoritas penerima Program Keluarga Harapan belum mengetahui bahwa jatah raskin yang diberikan15 kg.
R ENCANA pemerintah mengonversi subsidi beras bagi rakyat miskin (raskin) ke bentuk uang elektronik (emoney) masih perlu dikaji lagi. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengakui meskipun program raskin sudah berjalan selama 16 tahun, dalam pelaksanaannya masih banyak persoalan.
Padahal, harapannya dengan menggunakan e-money, dana yang akan diterima masyarakat sesuai dengan jumlah yang seharusnya.
Menurut Khofifah, dilihat di negara mana pun di seluruh dunia, potensi penyimpangan bantuan langsung memang cenderung lebih besar.
Dengan alasan tersebut, Khofifah menekankan, pihaknya akan mengevaluasi rencana konversi raskin pada Maret mendatang bersama dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan Kementerian Koordinator Perekonomian.
Hal itu dinilai penting karena berdasarkan temuannya di beberapa wilayah, sebagian besar penerima Program Keluarga Harapan (PKH) belum mengetahui bahwa jatah raskin yang diberikan ialah 15 kg.
“Kalau ditanya, seluruh penerima raskin mau terima uang apa terima beras, mereka akan pilih beras. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka punya hak 15 kilogram.Itu yang akan kita evaluasi dulu,“ ujarnya.
Senada dengan Menteri Sosial, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Andi ZA Dulung menegaskan akan ada kembali rapat koordinasi yang membahas mengenai raskin. “Pada prinsipnya saat ini raskin masih jalan seperti biasanya, bulan Maret akan ada kembali rakor Menko Perekonomian dan Menko PMK beserta menteri terkait untuk menentukan dan menyusun mekanisme baru penyaluran subsidi raskin.“
Guru Besar FISIP Universitas Indonesia Paulus Wirutomo mengatakan pemerintah seharusnya melakukan penelitian dan kajian mendalam sebelum benar-benar mengganti program raskin dengan e-money. “Banyaknya penolakan terhadap rencana penghapusan kebijakan raskin, seharusnya menjadi pembelajaran bagi pemerintah bahwa ke depan perubahan yang hendak dilakukan tidak dilakukan dengan tergesagesa,“ kata Paulus.Menerima laporan Mensos mengatakan dirinya menerima laporan mengenai hak raskin yang belum tersampaikan secara jelas kepada para penerima Program Keluarga Harapan.Bahkan, berdasarkan pan tauan langsung oleh Mensos ke beberapa wilayah, ratarata beras raskin yang diterima hanya 3-4 kilogram.Seharusnya setiap keluarga menerima raskin sebanyak 15 kilogram.
“Kalau mereka dikasih 3-4 kg harga Rp1.600 sampai Rp2.500 mereka anggap itu murah, karena mereka anggap itu diberi. Padahal, 1 kepala keluarga mempunyai raskin sebanyak 15 kg per bulan,“ katanya.
Mayoritas penerima PKH, jika ditanya, jawaban mereka untuk mendapatkan raskin harus membayar Rp8.500 untuk 4 kilogram.
Ia juga menjelaskan, saat ini Bulog sebagai penyedia beras sudah memiliki stok raskin 1,6 juta ton untuk tujuh bulan.
Persediaan beras tersebut mengacu pada hitungan 15,5 juta peserta PKH mendapat masing-masing 15 kg beras atau setahun kira-kira 2,7 juta ton. (Mut/Ant/H-5) puput.mutiara @mediaindonesia.com





EMAIL
puput.mutiara @mediaindonesia.com

Sumber : Media Indonesia

Menegakkan Khitah Indonesia 1945





Menegakkan Khitah Indonesia 1945

Muhammadun Peneliti Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN) PWNU DIY, Analis Studi Politik pada Program Pascasarjana UIN Yogyakarta

BILA mencermati lang kah dan gerak Nah dla tul Ulama (NU), tidak bisa dimungkiri bahwa jalan perjuangan NU selalu berdiri tegak untuk membela kemanusiaan dan keindonesiaan. Semangat perjuangan NU digelorakan para pendirinya, khususnya KH M Hasyim Asy'ari yang tak pernah surut langkah untuk menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berdiri pada 31 Januari 1926, NU sebenarnya wadah pengembangan perjuangan para kiai pesantren yang telah lama menentang kolonialisme dan penjajahan.

Gerak perjuangan NU sangat dibutuhkan bangsa ini. Jalan bangsa ini selalu berliku, seiring dengan banyaknya tantangan yang dihadapi. Reformasi yang bergulir pada 1998 belum menjadi roh pergerakan, tapi justru sering kali dijadikan jalan politik untuk kepentingan sesaat. Semangat Indonesia 1945 tidak banyak disuarakan, malah sering dinafikan. Gerak perjuangan Indonesia 1945 lebih banyak menjadi slogan, miskin aksi dan aktualisasi un tuk menjawab tantangan Indonesia masa depan.

NU dalam kesejarahannya menorehkan banyak catatan, terlebih dalam berdirinya NKRI. Bukan saja keterlibatan kultural, NU sangat intensif terlibat dalam merumuskan arah dan gerak negara ini. Hasyim Asy'ari, Wahid Hasyim, dan Abdurrahman Wahid mungkin menjadi trisula NU, baik secara geneologis maupun ideologis, yang mencatatkan gerak perjuangan NU untuk `NKRI harga mati'. Trisula NU tersebut tentu saja tidak sendirian karena mereka dikerubungi ribuan kiai, ribuan pesantren, jutaan santri, dan jemaah yang tersebar di seluruh Indonesia.Khitah Indonesia 1945 Tentu saja, jejak kesejarahan NU mempunyai makna sangat krusial dalam menjaga tegaknya NKRI. Tak salah kemudian kalau pada 2012 NU menggelorakan semangat kembali kepada Khitah Indonesia 1945. Gelora Khitah Indonesia 1945 itu berangkat dari pengalaman NU ketika mengalami krisis dan kemerosotan pada dasawarsa 1970-an. Maka, pada awal 1984, NU menemukan solusi yaitu kembali ke spirit NU 1926, kemudian dicanangkan agenda kembali ke khitah 1926. Walaupun saat itu banyak yang menentang karena dianggap langkah mundur, kemudian terbukti bahwa langkah NU kembali ke khitah itu telah memberi inspirasi baru untuk kebangkitan NU sebagai tonggak dalam menentukan langkah ke depan, bahkan kemudian NU bisa diakui secara internasional.

Dari sini, NU mendesak bangsa ini agar kembali ke khitah Indonesia 1945, yang merupakan kembali ke jati diri bangsa ini yang diwarnai de ngan semangat kemerdekaan, menciptakan keadilan dan kesejahteraan, serta membangun kedaulatan nasional yang lepas dari segala macam bentuk penjajahan. Kembali ke khitah Indonesia 1945 berarti kembali ke semangat proklamasi, nilainilai Pancasila, semangat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serta kembali pada nilai luhur UUD 1945, yang berdasarkan pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kekeluargaan, permusyawaratan, serta perjuangan keadilan.

Munas NU 2012 tegas sekali menguraikan bahwa kembali ke khitah 1945 tersebut tidak berarti menolak segala bentuk perubahan terhadap UUD 1945. Demikian juga tidak menyakralkan hasil amendemen yang sudah dilakukan. Sesuai dengan amanat Pasal 37 UUD, itu perlu disempurnakan. Khitah Indonesia 1945 merupakan keseluruhan cita-cita bangsa ini yang berproses sejak zaman Kebangkitan Nasional yang kemudian dirumuskan menjadi dasar negara Pancasila, dicetuskan melalui Proklamasi Ke merdekaan, dirumuskan menjadi Pembukaan UUD, serta dirinci ke dalam Batang Tubuh UUD 1945 secara tuntas dan menyeluruh.

Karena itu, dalam kon teks kembali ke khi tah Indo SENO nesia 1945 ini, NU ber usaha kembali menegaskan Pan casila sebagai ideologi negara, barang siapa mengganggu atau menentangnya harus segera dicegah karena ia musuh negara. NU juga mendesak dalam UUD itu ada pasal yang menegaskan bahwa Mukadimah UUD 1945 yang telah ada itu sama sekali tidak boleh diubah atau diamendemen karena mukadimah tersebut menjadi pedoman yang memuat filosofi serta arah perjuangan bangsa ini.Indonesia masa depan “Nilai dasar demokrasi adalah memanusiakan manusia dan mengaturnya agar pola hubungan antarmanusia itu dapat saling menghormati perbedaan dan mampu bekerja sama sehingga menciptakan kesejahteraan bersama,“ demikian yang selalu ditegaskan KH Wahab Hasbullah, penggerak berdirinya NU. Kiai Wahab mengaktualisasikan gagasannya dari gurunya, KH Hasyim Asy'ari, yang selalu menegaskan bahwa agama harus menjadi inspirasi dan basis etik dalam membangun demokrasi. Sinergi agama dan nasionalisme dalam membangun Indonesia, bagi Kiai Hasyim, akan menjadikan Indonesia masa depan sebagai negara yang bermartabat.

Basis agama yang sinergis dengan nasionalisme itu harus menjadi tonggak utama NU dalam mengawal khitah Indonesia 1945. Pertama, NU harus selalu berani mempertaruhkan dirinya demi tegaknya NKRI harga mati. Siapa pun yang merongrong NKRI, maka NU harus siap berada di barisan paling depan untuk membela NKRI. Apa pun yang dikerjakan NU, harus berorientasi menjaga dan menegakkan NKRI.Di sinilah, NU bagi Kiai Sahal Mahfudh, Rais Am PBNU (1999 2014), sebenarnya menjalankan politik tingkat tinggi, yakni politik kebangsaan, politik kerakyatan, dan etika politik.Dengan politik tingkat tinggi, NU akan tetap terdepan dalam menjaga NKRI.

Kedua, NU harus selalu berdiri di depan dalam menegakkan kemandirian bangsa. Jejak NU dan pesantren terbukti selalu menjaga kemandiriannya. Kemandirian NU dan pesantren harus menjadi salah satu tonggak kemandirian bangsa ini.Kalau bangsa ini berani tegak mandiri, kedaulatan bangsa tak bisa diganggu gugat. Indonesia masa depan harus siap dengan etos mandiri karena harus bergerak di tengah gejolak masyarakat ekonomi global, yang dimulai dari MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN).Warga NU yang berada di berbagai pelosok desa harus siap dengan kemandirian sehingga Indonesia masa depan semakin gemilang.

Ketiga, mengembangkan kader anak bangsa yang berkarakter. Menyiapkan generasi bangsa yang berkarakter dan berintegritas menjadi tugas besar NU karena dari sosok yang berkarakter dan berintegritas, agenda bangsa masa depan bisa direalisasikan. Peran NU dalam lembaga pendidikan, pendidikan keagamaan, dan pendidikan kebangsaan mutlak harus segera diperkuat dari semua lini, khususnya dimulai dari pelosok desa.

Semangat perjuangan inilah yang harus digelorakan NU sehingga khitah Indonesia 1945 bisa dijalankan dengan baik dan bermartabat. 

 

Sumber : Media Indonesia