Pengamat: Banyak Program Aspirasi Dewan Aceh Asal Jadi
Muhajir Juli I The Globe Journal
Kamis, 05 Februari 2015 11:54 WIB
Banda Aceh-
Program aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) masih
banyak yang belum memberikan efek jangka panjang. Sifatnya masih sekedar
menghabiskan anggaran dan project oriented. Demikian pendapat Aryos Nivada, Pengamat Politik dan Keamanan, Kamis (5/2/2015).
Kepada The Globe Journal, dia
menjelaskan, dalam pengelolaan dana aspirasi, keterbukaan mata anggaran
tidaklah cukup. Bentuk pertangungjawaban ke publik, termasuk didalamnya
adalah ketepatan pengalokasian, berefek jangka panjang dan tidak semata project oriented.
Hal ini yang masih sangat kurang
terlihat dari program aspirasi DPRA tahun 2015. Dia melihat baik yang
mempublish maupun yang masih menyembunyikan programnya –ketahuan dari
tracking- masih sama-sama mengedepankan program asal ada. Sehingga
berpotensi menguras uang Negara untuk hal-hal yang tidak penting.
“Dalam analisa saya, program aspirasi
dewan masih sebatas upaya menghabiskan anggaran saja. Belum ada kajian
yang komperehensif terkait kegunaan dana yang dikeluarkan,” Kata Aryos.
Dia mencontohkan, pembangunan tugu air
mancur, lapangan Volly, pengadaan celana dalam, dan lain sebagainya,
menunjukkan bahwa program aspirasi dewan masih sebatas menghabiskan uang
saja. Efek jangka panjangnya belum terlihat.
Aryos menduga, hal ini diakibatkan oleh
politik balas jasa serta gagalnya para wakil rakyat memetakan kebutuhan
Aceh yang berbasis pembangunan menyeluruh dan jangka panjang.
Selain itu, program asal jadi tersebut juga berpeluang untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Mulai dari pembagian fee
hingga modus PL. “Mata anggaran yang dibuat kecil-kecil. Banyak yang
tidak bisa di tender. Ini berbahaya bagi akuntabilitas serta ketepatan
penggunaan anggaran terancam,” Ujar Aryos.
Aryos berharap, agar Pemerintah Aceh
melalui dinas terkait bisa menngkritisi berbagai program aspirasi dewan.
Bila perlu, harus di singkronkan dengan visi dan misi rezim Zikir.
Sehingga antara legislatif dan eksekutif saling mendorong ke depan.
Dia berharap Gubernur Aceh, Zaini
Abdullah tidak serta merta menyerahkan koreksi program aspirasi dewan ke
Mendagri. Pihak pemerintah daerah harus pro aktif. Hal ini untuk
menjaga marwah di mata Jakarta.[]
Sumber : http://theglobejournal.com
