Pupuk Langka Salah Siapa

Pengoplosan pupuk jadi salah satu penyebab hilangnya pupuk bersubsidi.
Petani nakal juga ikut berperan.

TAHUN ini, pemerintah me nargetkan produksi gabah kering giling sebesar 73 juta ton. Pencapaian pada 2015 itu akan menjadi fondasi bagi tercapainya swasembada pangan yang ditargetkan Presiden Joko Widodo bisa diraih dalam tempo tiga tahun ke depan.

Di Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo dibebani target harus mampu memproduksi padi sebesar 2 juta ton tahun ini. Selain perbaikan infrastruktur pertanian, seperti irigasi, bendungan, dan peralatan pertanian, Ganjar pun berkonsentrasi pada ketersediaan pupuk.

Januari lalu, ia mendirikan PT Citra Mandiri Jawa Tengah, unit distribusi pupuk di bawah perusahaan daerah, yang bertugas mengendalikan distribusi pupuk bersubsidi. Dua produsen pupuk digandeng, yakni PT Pupuk Sriwijaja dan PT Petrokimia Gresik.

“Kami membuat sistem pengelolaan pupuk yang benar dengan enam target, yakni jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu,“ kata politikus PDI Perjuangan itu.

Operasi perusahaan bertujuan memangkas mata rantai dan menghilangkan penyelundupan dan penimbunan pupuk bersubsidi. PT Citra Mandiri mendistribusikan pupuk ke pengecer, yang selanjutnya menyalurkannya ke petani.

“Ini untuk membantu petani, sekaligus menjadi contoh berbisnis dengan cara yang benar,“ lanjut Ganjar, de ngan berbinar, kala itu.

Tidak lebih dari satu bulan, binar di wajah dan mata pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah, itu berubah menjadi kemarahan. Bukan, itu bukan karena soal PT Citra Mandiri.

Kabar tak sedap yang membuatnya berang ialah adanya pengoplosan pupuk yang dilakukan pemburu rente di Kabupaten Demak. Pelakunya Kasmadi, warga Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak.

Di lokasi penggilingan padi miliknya yang berada di Desa Bango, Kecamatan Demak Kota, Kasmadi mempekerjakan sejumlah orang untuk mengoplos pupuk. ia mengubah pupuk bersubsidi menjadi pupuk nonsubsidi dengan hanya mencampurkan cairan kimia hidrogen peroksida (H2O2). Cairan itu mengubah tampilan pupuk subsidi yang merah menjadi putih layaknya pupuk nonsubsidi.

Ganjar geregetan karena usaha menyimpang Kasmidi itu sudah berlangsung empat tahun. “Ke mana aparat?
Saya heran, empat tahun berjalan, kok baru sekarang bisa dibongkar,“ kata sang gubernur saat melihat gudang pengoplosan itu.

Kegeraman alumnus Universitas Gadjah Mada itu makin memuncak karena berselang tiga hari kemudian, praktik serupa diseroboki terjadi di Kabupaten Tegal. Kali ini, pemilik usahanya ialah Mohamad Imam Noval, 28.Lokasi pengoplosan berada di sebuah gudang di Jalan Raya Dampyak Km 3, Kelurahan Dampyak, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Kedua pelaku kejahatan terhadap pertanian itu mendapat pupuk bersubsidi dengan membeli dari kios pengecer. Setelah warnanya diubah, mereka memindahkannya ke karung lain sebagai pupuk nonsubsidi.

Kantong Kasmadi dan Noval bertambah tebal karena mereka membeli pupuk bersubsidi dengan harga Rp1.800 per kilogram dan menjualnya sebagai pupuk nonsubsidi yang harganya bisa mencapai Rp4.800.

“Saya baru lima bulan menjalan usaha ini. Saya tergiur hasilnya yang lumayan besar,“ aku Noval.Aksi borong Ganjar meminta aparat menghukum Noval dan Kasmidi seberat-beratnya.“Di banyak daerah, petani mengalami kesulitan mendapatkan pupuk subsidi.Tapi, mereka bisa dapat banyak pupuk subsidi dan menjualnya dengan harga tinggi.“

Ia menilai Noval dan Kasmidi telah melakukan kejahatan besar. Mereka merugikan petani dan mengganjal program swasembada yang tengah dicanangkan pemerintah.

Jawa Tengah memang patut melakukan pengawasan ketat terhadap peredaran pupuk bersubsidi. Target panen mencapai 2 juta ton gabah tahun ini menjadi tantangan yang sangat besar.Apalagi, daerah itu juga dihadapkan pada keterbatasan lahan akibat alih fungsi lahan.

Pupuk pun menjadi sangat penting karena keterbatasan lahan harus disiasati dengan peningkatan produksi. Tahun ini, kebutuhan pupuk di Jawa Tengah diestimasikan mencapai 1,17 juta ton pupuk urea, 309.724 ton pupuk SP-36, 289.804 ton pupuk ZA, 532.379 ton pupuk NPK, dan 191.891 pupuk organik. Dengan subsidi pemerintah, petani bisa mendapatkan urea dengan harga Rp1.800 per kilogram, SP-36 Rp2.000, ZA Rp1.400, NPK Rp2.300, dan pupuk organik Rp500 per kilogram.

Entah karena ulah Noval dan Kasmidi, atau sebab lain, di awal musim tanam ini, kelangkaan pupuk bersubsidi juga mulai terasa di beberapa daerah di Jawa Tengah. Banyak petani yang sulit mendapatkan pupuk meski sudah menunggu di gudang pengecer pupuk.

“Saya sudah berputar-putar mencari, tetapi hingga saat ini belum ada pupuk bersubsidi, padahal kami sedang memasuki musim tanam,“ kata Rahadi, 51, petani di Undaan, Kudus, awal pekan ini.

Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan Jawa Tengah Agus Eko Cahyono mengakui petani masih kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi. “Februari ini seharusnya ketersediaan pupuk bersubsidi sudah normal karena ada pasokan dari pabrik.“

Ia menduga kelangkaan pupuk bersubsidi juga terjadi akibat aksi borong petani. Mereka khawatir atas rencana pemerintah menghapus pupuk bersubsidi.

“Kecemasan petani itu kan tidak terbukti. Tahun ini pemerintah masih tetap menggelontorkan subsidi pupuk sebesar Rp28 triliun, atau 9,5 juta ton,“ tandas Agus Eko. Sebab kelangkaan lain ditemukan Deni Giri, staf penjualan PT Pupuk Kaltim Cabang Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ia menemukan pelonjakan harga pupuk bersubsidi jenis urea sampai Rp300 ribu per sak di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, karena ulah petani.

“Pupuk bersubsidi hanya dibagikan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani dan telah menyerahkan rencana definitif kebutuhan kelompok. Akibatnya, petani yang belum tergabung dalam kelompok otomatis harus mencari sendiri kebutuhan pupuknya,“ paparnya.

Momentum itu dimanfaatkan petani yang sudah membeli pupuk. Mereka menjual jatah pupuk itu untuk petani yang belum tergabung dalam kelompok dengan harga mahal.

Salah satu buktinya terjadi pada 6 Februari lalu, saat Pupuk Kaltim menggelontorkan 100 ton pupuk urea di Kecamatan Komodo. Tidak perlu waktu lama, petani yang selama ini kesulitan memperoleh pupuk mengaku sudah mendapatkannya.

“Dari seharusnya Rp90 ribu per sak, saya terpaksa membelinya dengan harga Rp300 ribu karena butuh untuk segera memupuk,“ kata Valentinus Bino, petani. (PO/N-3) achmad_safuan @mediaindonesia.com





EMAIL
achmad_safuan@mediaindonesia.com

AKHMAD SAFUAN

Sumber : mediaindonesia.com