Uang Aceh belum Makmurkan Rakyat

Selasa, 24 Februari 2015 14:35 WIB

Wakil Ketua DPRA, Irwan Djohan menandatangani tuntutan mahasiswa di punggung Anggota DPRA, Bardan Sahidi saat aksi mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unsyiah di depan Gedung, Senin (23/2). Mahasiswa menuntut anggota Dewan untuk berpihak dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan tidak mengedepankan kepentingan golongan. SERAMBI/M ANSHAR 

AKTIVIS mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unsyiah menggelar aksi di depan Gedung DPRA di Banda Aceh, Senin (23/2). Mahasiswa menuntut legislatif dan eksekutif Aceh agar menggunakan uang rakyat semata-mata untuk kegiatan prorakyat.

Presiden Mahasiswa Unsyiah, Muhammad Hamzah mengatakan, hampir 10 tahun perjanjian damai RI-GAM, Aceh belum juga makmur. Selama ini para pemimpin dan wakil rakyat hanya memikirkan kepentingan kerabat, kelompok, dan golongan tertentu. Korupsi tumbuh subur. “Ada sekitar Rp 5,2 triliun anggaran yang tidak berpihak rakyat dan sarat kepentingan elite politik,” tandas Hamzah.

Menurut Hamzah, dalam catatan mahasiswa, ada 10 kegiatan penggunaan anggaran daerah yang tidak prorakyat. Di antaranya penyertaan modal investasi kepada Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) untuk PT Investa, PDPA, PT MIF, PT Bank Aceh, dan PT BPR Mustaqim dengan total anggaran Rp 283.804.841.916.

Selain itu, untuk aspirasi dewan sebesar Rp 405 miliar yang tersebar dalam bentuk program hibah, bansos, dan PBJ. “Diduga jatah alokasi Rp 5 miliar sampai Rp 7 miliar per anggota dewan ini terjadi tarik menarik antara kepentingan dewan dan birokrat,” sebutnya.

Amatan Serambi, kehadiran aktivis mahasiswa ke depan Gedung DPR Aceh mendapat pengawalan pihak kepolisian. Aksi demo dimulai sekitar pukul 10.00 WIB di luar pintu pagar gedung. Mereka mengusung beberapa spanduk dan karton bertuliskan antara lain, “APBA bukan Warisan” dan “Menuntut APBA Prorakyat”.(mz)

Sumber : Serambi Indonesia