Monitoring dari Komite Sekolah
Sebagai
kompensasi atas kenaikan harga BBM, dalam bidang pendidikan pemerintah
telah mengeluarkan satu paket kebijakan baru yang disebut biaya
operasional sekolah (BOS). Seperti diketahui, besarnya dana BOS untuk
2005 adalah 6,27 triliun dan sudah dicairkan sejak 2 Agustus lalu.
Rencananya, dna tersebut sepenuhnya diberikan kepada siswa-siswi MI/SD serta MTs/SMP di seluruh Indonesia. Rinciannya, setiap siswa MI/SD akan mendapatkan sumbangan 235 ribu per tahun. Sementara itu, setiap siswa MTs/ SMP akan mendapatkan bantuan sebesar 324. 500 per tahun.
Saya berpendapat, langkah pemerintah itu perlu diapresiasi agar diawasi pelaksanaannya. Sebab, di tengah situasi ekonomi yang serbasulit ini, bila tak dikorupsi, dana tersebut merupakan berkah bagi mereka yang betul-betul membutuhkan. Meringankan biaya pendidikan untuk rakyat merupakan kewajiban negara.
Nestapa Pendidikan
Menurut pandangan saya, sasaran dan tujuan BOS itu amat mulia. Pemerintah, paling kurang, sudah memiliki setengah tekad dan kemauan untuk meringankan biaya pendidikan masyarakat miskin.
Tanpa uluran tangan pemerintah, saya yakin, akan semakin banyak generasi muda negeri ini yang tak berkesempatan mengenyam pendidikan. Alih-alih harus memikirkan soal pendidikan, biaya untuk kebutuhan sehari-hari pun tak ada.
Dampak negatifnya, bukan hanya semakin banyak pengangguran, kemiskinan yang berbanding lurus dengan meningkatnya angka kriminalitas, tapi juga kita akan kehilangan satu generasi.
Bencana kemanusiaan yang terjadi di berbagai daerah di nusantara jelas menunjukkan fakta itu. Di wilayah-wilayah tertinggal, banyak anak yang tidak bersekolah lantaran nihilnya sarana dan prasarana pendidikan. Kalaupun ada sekolah, fasilitasnya pun sangat terbatas.
Di tengah ketiadaan pendidikan itu, kemiskinan kian menggurita. Untuk keluar dari jeratan kemiskinan, sebagian (besar) ada yang mengadu nasib ke negara tetangga dan sebagian lagi bertahan di negeri sendiri. Semua itu dipilih bukan tanpa risiko.
Mereka yang memilih tinggal di dalam negeri dipaksa menerima kehidupan yang pahit dan menyakitkan. Demi sekadar mempertahankan hidup, menunda kelaparan, dan kematian, mereka harus rela makan seadanya. Tak ada beras, jagung, umbi-umbian, bahkan dedaunan, pun jadi.
Akibatnya, bayi-bayi yang akan lahir pun harus mau menerima kenyataan bahwa kelaparan, busung lapar, penyakit polio, dan kekurangan gizi sudah siap menyambut kehadiran mereka.
Sementara itu, mereka yang nekat menyeberang ke negara tetangga juga tak luput dari ancaman derita dan nista. Lantaran tak berbekal cukup keterampilan, nilai jasa mereka dibayar rendah. Itu masih tergolong mujur. Mereka yang sial malah tak digaji sama sekali dan pulang hanya membawa aib.
Bahkan, banyak pula yang terjebak dalam sindikat trafficking sehingga tak jelas hidup dan matinya. Itulah ongkos mahal yang harus dibayar akibat kemiskinan dan kemandulan sebuah negara untuk memberikan jaminan sosial serta pendidikan bagi warganya.
Naif memang. Kendatipun negeri ini menyimpan kekayaan alam, kebanyakan penduduknya hidup melarat. Kekayaan negara cuma dinikmati segelintir elite pemegang tampuk kekuasaan dan kroni-kroninya. Tata pemerintahan dan sistem birokrasi semrawut lantaran dominannya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme di semua lini.
Peran Komite Sekolah
Untuk bisa melanjutkan proses pembangunan bangsa, mengakhiri kemiskinan, serta mewujudkan kualitas kehidupan rakyat yang sejahtera, pendidikan merupakan sala satu faktor yang tidak bisa diabaikan begitu saja.
Kemajuan dan keberhasilan sebuah bangsa bisa diukur berdasar kemampuannya dalam menata serta menyediakan pendidikan bagi warganya.
Pendidikan yang maju dan berkualitas hanya bisa digapai jika pemerintah peduli dan berani mengucurkan subsidi yang besar. Tanpa itu, semuanya bak mimpi di siang bolong.
Sayang, saya berpendapat, kalkulasi dan mekanisme distribusi dana BOS yang diimpikan rakyat itu kurang dipikirkan secara matang. Mengapa? Sebab, meski di atas kertas jumlah dana BOS tersebut sangat besar dibandingkan dengan anggaran-anggaran sebelumnya, toh nyatanya amat tidak realistis.
Mari berhitung sederhana. Pada 2002/2003, Depdiknas sudah mencatat jumlah siswa SD sebanyak 25, 9 juta, sedangkan SMP sebanyak 7,4 juta. Bila dihitung berdasar jumlah tersebut, sejatinya negara perlu menyediakan dana sekitar Rp 6,0865 triliun. Jumlah itu tentu saja harus dibengkakkan secara tajam untuk tahun ini. Rasionalisasinya, jumlah siswa 2005 juga pasti bertambah.
* Ilham Mundzir, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, aktivis Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM)
Tulisan ini disalin dari Jawa Pos, 23 September 2005
Sumber : ICW
Rencananya, dna tersebut sepenuhnya diberikan kepada siswa-siswi MI/SD serta MTs/SMP di seluruh Indonesia. Rinciannya, setiap siswa MI/SD akan mendapatkan sumbangan 235 ribu per tahun. Sementara itu, setiap siswa MTs/ SMP akan mendapatkan bantuan sebesar 324. 500 per tahun.
Saya berpendapat, langkah pemerintah itu perlu diapresiasi agar diawasi pelaksanaannya. Sebab, di tengah situasi ekonomi yang serbasulit ini, bila tak dikorupsi, dana tersebut merupakan berkah bagi mereka yang betul-betul membutuhkan. Meringankan biaya pendidikan untuk rakyat merupakan kewajiban negara.
Nestapa Pendidikan
Menurut pandangan saya, sasaran dan tujuan BOS itu amat mulia. Pemerintah, paling kurang, sudah memiliki setengah tekad dan kemauan untuk meringankan biaya pendidikan masyarakat miskin.
Tanpa uluran tangan pemerintah, saya yakin, akan semakin banyak generasi muda negeri ini yang tak berkesempatan mengenyam pendidikan. Alih-alih harus memikirkan soal pendidikan, biaya untuk kebutuhan sehari-hari pun tak ada.
Dampak negatifnya, bukan hanya semakin banyak pengangguran, kemiskinan yang berbanding lurus dengan meningkatnya angka kriminalitas, tapi juga kita akan kehilangan satu generasi.
Bencana kemanusiaan yang terjadi di berbagai daerah di nusantara jelas menunjukkan fakta itu. Di wilayah-wilayah tertinggal, banyak anak yang tidak bersekolah lantaran nihilnya sarana dan prasarana pendidikan. Kalaupun ada sekolah, fasilitasnya pun sangat terbatas.
Di tengah ketiadaan pendidikan itu, kemiskinan kian menggurita. Untuk keluar dari jeratan kemiskinan, sebagian (besar) ada yang mengadu nasib ke negara tetangga dan sebagian lagi bertahan di negeri sendiri. Semua itu dipilih bukan tanpa risiko.
Mereka yang memilih tinggal di dalam negeri dipaksa menerima kehidupan yang pahit dan menyakitkan. Demi sekadar mempertahankan hidup, menunda kelaparan, dan kematian, mereka harus rela makan seadanya. Tak ada beras, jagung, umbi-umbian, bahkan dedaunan, pun jadi.
Akibatnya, bayi-bayi yang akan lahir pun harus mau menerima kenyataan bahwa kelaparan, busung lapar, penyakit polio, dan kekurangan gizi sudah siap menyambut kehadiran mereka.
Sementara itu, mereka yang nekat menyeberang ke negara tetangga juga tak luput dari ancaman derita dan nista. Lantaran tak berbekal cukup keterampilan, nilai jasa mereka dibayar rendah. Itu masih tergolong mujur. Mereka yang sial malah tak digaji sama sekali dan pulang hanya membawa aib.
Bahkan, banyak pula yang terjebak dalam sindikat trafficking sehingga tak jelas hidup dan matinya. Itulah ongkos mahal yang harus dibayar akibat kemiskinan dan kemandulan sebuah negara untuk memberikan jaminan sosial serta pendidikan bagi warganya.
Naif memang. Kendatipun negeri ini menyimpan kekayaan alam, kebanyakan penduduknya hidup melarat. Kekayaan negara cuma dinikmati segelintir elite pemegang tampuk kekuasaan dan kroni-kroninya. Tata pemerintahan dan sistem birokrasi semrawut lantaran dominannya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme di semua lini.
Peran Komite Sekolah
Untuk bisa melanjutkan proses pembangunan bangsa, mengakhiri kemiskinan, serta mewujudkan kualitas kehidupan rakyat yang sejahtera, pendidikan merupakan sala satu faktor yang tidak bisa diabaikan begitu saja.
Kemajuan dan keberhasilan sebuah bangsa bisa diukur berdasar kemampuannya dalam menata serta menyediakan pendidikan bagi warganya.
Pendidikan yang maju dan berkualitas hanya bisa digapai jika pemerintah peduli dan berani mengucurkan subsidi yang besar. Tanpa itu, semuanya bak mimpi di siang bolong.
Sayang, saya berpendapat, kalkulasi dan mekanisme distribusi dana BOS yang diimpikan rakyat itu kurang dipikirkan secara matang. Mengapa? Sebab, meski di atas kertas jumlah dana BOS tersebut sangat besar dibandingkan dengan anggaran-anggaran sebelumnya, toh nyatanya amat tidak realistis.
Mari berhitung sederhana. Pada 2002/2003, Depdiknas sudah mencatat jumlah siswa SD sebanyak 25, 9 juta, sedangkan SMP sebanyak 7,4 juta. Bila dihitung berdasar jumlah tersebut, sejatinya negara perlu menyediakan dana sekitar Rp 6,0865 triliun. Jumlah itu tentu saja harus dibengkakkan secara tajam untuk tahun ini. Rasionalisasinya, jumlah siswa 2005 juga pasti bertambah.
* Ilham Mundzir, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, aktivis Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM)
Tulisan ini disalin dari Jawa Pos, 23 September 2005
Sumber : ICW
