Saatnya Berempati Kepada Rakyat Agara dan Galus
Di tengah kisruh elit nasional di Jakarta yang nyaris menyita habis semua perhatian, dari Aceh Tenggara kita disajikan sebuah fenomena pedih kaum akar rumput yang justru lebih krusial plus membuat prihatin. Kita kembali diingatkan tentang superioritas dan hegemoni tak berbatas daerah tetangga yang bernama Sumatera Utara terhadap Propinsi Aceh.
Kita
dibuat tak berdaya dan menjadi pesakitan serta lahan eksploitasi tak
berujung oleh segenap komunitas negeri tetangga itu. Mulai dari pejabat,
aparat, hingga rakyat jelata negeri di seberang Leuser tersebut
menjadikan warga Aceh yang melintas di kampung mereka, sebagai sebuah
komoditi berjalan.
Seandainya yang menjadi korban adalah kalangan
pejabat atau rakyat berkantong tebal, yang memang mencari ‘warna
kehidupan’ lain di propinsi tetangga, itu jelas tak menjadi masalah.
Namun jika yang menjadi sapi perah, kalangan akar rumput yang mencari
satu bambu beras, tentu akan menjadi hal sebaliknya. Bagi kelompok ini,
satu rupiah uang adalah hasil dari sebuah perkelahian total dengan waktu
dan nasib. Wajar jika mereka berteriak nyaring hingga bahkan nyaris
menghancurkan pita suara.
Kali ini, sumber masalah itu adalah
jembatan Sumba Ikan, Kecamatan Mardinding, Tanah Karo, Sumut. Berkalang
tahun, kerusakan jembatan itu tak diperbaiki. Belakangan kerusakan itu
berubah menjadi lahan eksploitasi warga setempat, dengan memeras para
pelintas yang umumnya dari Aceh Tenggara yang keluar masuk ke Sumatera
Utara.
Dengan dalih menyediakan papan untuk kelancaran
perlintasan, warga setempat panen raya atas rakyat Aceh Tenggara dan
Gayo Lues yang lalu lalang. Jembatan itu terkesan dibiarkan, jika pun
ada material akan lenyap, karena warga tak ingin ‘tambang emas’ mereka
hilang.
Kita diingatkan dengan ulah jaman baheula di lintas
Barat-Selatan, ketika masih era rakit. Saat ada oknum warga merusak
jalan dengan pupuk dan garam, lalu mereka menyediakan ‘papan
penyeberangan’. Tentu saja dengan imbalan rupiah, jika memakainya. Itu
dulu!
Dalam kasus jembatan Sumba Ikan, para sopir truk telah
berdemo ke Kantor Bupati Agara, hingga Wabup Agara Ali Basrah Pasaribu
langsung turun ke lokasi yang berjarak sekitar 3 kilometer dari
perbatasan Agara-Sumut itu.
Bukannya pulih, tapi tingkah warga di sana makin menggila. Pasca
peninjauan itu, malah papan di atas badan jembatan yang memang sudah tak
layak dilalui itu, hilang tak tentu rimbanya. Walhasil sebanyak 17 truk
pengangkut BBM bersubsidi jenis solar dan bensin untuk wilayah Aceh
Tenggara (Agara) dan Gayo Lues (Galus), sempat tertahan satu hari. Anda
bisa membayangkan jika dua kabupaten itu macet BBM dan sembako?
Tak
selayaknya rakyat Agara dan Galus dibiarkan sendiri. Karena itu hanya
memantik ulang sentimen pemisahan diri. Pemerintah Aceh harus turun
tangan. Tak perlu memikirkan polemik di level pusat yang tak ada
manfaatnya bagi rakyat. Tak perlu juga asyik mengumbar retorika tentang
investasi yang meningkat, walau sumir adanya.
Kita memang tak bisa
mengintervensi Sumut untuk memperbaiki jembatan itu. Tapi Pemerintah
Aceh punya koridor untuk peduli dan memecahkan solusi.
Bukankah
lintas Karo-Agara-Galus adalah Jalan Nasional yang merupakan jalan
primer yang menghubungkan antar satu kota dengan kota lainnya termasuk
antarpropinsi yang dikelola Balai Besar Jalan Nasional (BBJN) Wilayah 1
Medan.
Pemerintah Aceh tentu bisa melakukan pendekatan dan
pressure ke BBJN serta ke Kementerian PU untuk merenovasi jembatan itu.
Dengan cara itu, tentu tak ada kesan intervensi, dan rakyat di Agara dan
Galus sana bisa terhindar dari objek sapi perah kabupaten tetangganya.
Rakyat terus menunggu empati dan solusi cerdas para pemimpinnya.
Sumber : Serambi Indonesia
