Saatnya Berempati Kepada Rakyat Agara dan Galus

Di tengah kisruh elit nasional di Jakarta yang nyaris menyita habis semua perhatian, dari Aceh Tenggara kita disajikan sebuah fenomena pedih kaum akar rumput yang justru lebih krusial plus membuat prihatin. Kita kembali diingatkan tentang superioritas dan hegemoni tak berbatas daerah tetangga yang bernama Sumatera Utara terhadap Propinsi Aceh.

Kita dibuat tak berdaya dan menjadi pesakitan serta lahan eksploitasi tak berujung oleh segenap komunitas negeri tetangga itu. Mulai dari pejabat, aparat, hingga rakyat jelata negeri di seberang Leuser tersebut menjadikan warga Aceh yang melintas di kampung mereka, sebagai sebuah komoditi berjalan.

Seandainya yang menjadi korban adalah kalangan pejabat atau rakyat berkantong tebal, yang memang mencari ‘warna kehidupan’ lain di propinsi tetangga, itu jelas tak menjadi masalah. Namun jika yang menjadi sapi perah, kalangan akar rumput yang mencari satu bambu beras, tentu akan menjadi hal sebaliknya. Bagi kelompok ini, satu rupiah uang adalah hasil dari sebuah perkelahian total dengan waktu dan nasib. Wajar jika mereka berteriak nyaring hingga bahkan nyaris menghancurkan pita suara.   

Kali ini, sumber masalah itu adalah jembatan Sumba Ikan, Kecamatan Mardinding, Tanah Karo, Sumut. Berkalang tahun, kerusakan jembatan itu tak diperbaiki. Belakangan kerusakan itu berubah menjadi lahan eksploitasi warga setempat, dengan memeras para pelintas yang umumnya dari Aceh Tenggara yang keluar masuk ke Sumatera Utara.

Dengan dalih menyediakan papan untuk kelancaran perlintasan, warga setempat panen raya atas rakyat Aceh Tenggara dan Gayo Lues yang lalu lalang. Jembatan itu terkesan dibiarkan, jika pun ada material akan lenyap, karena warga tak ingin ‘tambang emas’ mereka hilang.

Kita diingatkan dengan ulah jaman baheula di lintas Barat-Selatan, ketika masih era rakit. Saat ada oknum warga merusak jalan dengan pupuk dan garam, lalu mereka menyediakan ‘papan penyeberangan’. Tentu saja dengan imbalan rupiah, jika memakainya. Itu dulu!

Dalam kasus jembatan Sumba Ikan, para sopir truk telah berdemo ke Kantor Bupati Agara, hingga Wabup Agara Ali Basrah Pasaribu langsung turun ke lokasi yang berjarak sekitar 3 kilometer dari perbatasan Agara-Sumut itu.

Bukannya pulih, tapi tingkah warga di sana makin menggila. Pasca peninjauan itu, malah papan di atas badan jembatan yang memang sudah tak layak dilalui itu, hilang tak tentu rimbanya. Walhasil sebanyak 17 truk pengangkut BBM bersubsidi jenis solar dan bensin untuk wilayah Aceh Tenggara (Agara) dan Gayo Lues (Galus), sempat tertahan satu hari. Anda bisa membayangkan jika dua kabupaten itu macet BBM dan sembako?

Tak selayaknya rakyat Agara dan Galus dibiarkan sendiri. Karena itu hanya memantik ulang sentimen pemisahan diri. Pemerintah Aceh harus turun tangan. Tak perlu memikirkan polemik di level pusat yang tak ada manfaatnya bagi rakyat. Tak perlu juga asyik mengumbar retorika tentang investasi yang meningkat, walau sumir adanya.

Kita memang tak bisa mengintervensi Sumut untuk memperbaiki jembatan itu. Tapi Pemerintah Aceh punya koridor untuk peduli dan memecahkan solusi.    

Bukankah lintas Karo-Agara-Galus adalah Jalan Nasional yang merupakan jalan primer yang menghubungkan antar satu kota dengan kota lainnya termasuk antarpropinsi yang dikelola Balai Besar Jalan Nasional (BBJN) Wilayah 1 Medan.

Pemerintah Aceh tentu bisa melakukan pendekatan dan pressure ke BBJN serta ke Kementerian PU untuk merenovasi jembatan itu. Dengan cara itu, tentu tak ada kesan intervensi, dan rakyat di Agara dan Galus sana bisa terhindar dari objek sapi perah kabupaten tetangganya. Rakyat terus menunggu empati dan solusi cerdas para pemimpinnya.

Sumber : Serambi Indonesia